Alwy Rachman
Menjelang dan sesudah Lebaran, jalan raya di negeri ini menjelma ibarat “panggung revolusi”. Lalu “panggung revolusi” itu “memakan anak-anaknya sendiri”. Hari demi hari yang membentang seminggu sebelum dan seusai Lebaran, nyawa anak-anak bangsa melayang di jalan-jalan raya. Oleh para pemegang otoritas, kematian yang begitu jamak dan masif diberi penanda “jumlah korban tewas mudik”. Sekali lagi, kematian atas nama tradisi mudik.
Dengan penanda seperti ini, tidak ada duka nasional untuk mereka yang menjadi korban. Pun tidak ada upacara simbolis, apalagi malam renungan bagi segenap korban. Tidak ada ajakan untuk menundukkan kepala, meski hanya sesaat, agar bangsa ini sedikit bisa mengerti betapa kematian anak-anak bangsa di hari-hari penting seperti ini menjadi lara tiada tara.
Yang ada adalah pernyataan statistik atas kematian. Dengan sedikit gampang, enteng, dan ringan, pemegang otoritas di negeri ini membilangkan di berbagai media bahwa performa manajemen pengaturan mudik tahun ini jauh lebih baik ketimbang tahun lalu. Pasalnya, hingga H +2 Lebaran tahun ini, jumlah pemudik yang meninggal akibat kecelakaan hanya mencapai 471 jiwa. Ketimbang Lebaran tahun 2012, kematian mencapai 908 jiwa hingga seminggu seusai Lebaran. Lagi pula, dua tahun sebelumnya, yaitu Lebaran 2011, jiwa yang melayang mencapai 760 jiwa.
Meski dibanding-bandingkan dari tahun ke tahun, angka-angka statistik atas kematian tidak akan pernah membuat sisi kemanusiaan kita menjadi terharu. Angka-angka seperti ini hanya bermanfaat bagi para pemegang otoritas dan para pemegang kuasa. Selebihnya, rasa haru hanya dirasakan oleh anak-anak yang kehilangan ayah-ibu, saudara yang kehilangan saudara, atau orang tua yang kehilangan anak. Bagi keluarga korban, Lebaran yang dibilang sebagai hari kemenangan menjelma menjadi hari kehilangan. Rasa haru bukan soal statistik.
Seminggu menjelang dan seusai Lebaran, jalan-jalan raya memang “mirip panggung revolusi”. Pasti bukan revolusi bersenjata atau revolusi politik guna mengubah atau merebut kuasa. Tapi revolusi yang ditandai oleh perubahan secara dramatis dan masif atas identitas sosial kota ke identitas sosial kampung, meski hanya sesaat dengan meminjam momentum hari Lebaran. Sangat menyesakkan, bila kita mau sedikit menghayati, upaya anak-anak bangsa memenuhi kerinduan untuk kembali ke alam “perasaan primordial kampung” tapi kemudian berujung pada peristiwa kematian.
Tragedi adalah analogi yang memungkinkan bisa dipakai untuk menandai sisi buram kemanusiaan yang menimpa korban mudik menjelang dan seusai Lebaran. Pasalnya, jumlah kematian yang tidak sedikit itu hanya dicerna berdasarkan kesenangan membaca media cetak atau selera menonton media televisi. Kematian demi kematian ini tidak menimbulkan daya kejut kolektif sebagaimana respons terhadap korban perang atau korban tsunami. Malah, pemudik ini, oleh seorang narasumber di salah satu televisi nasional, dibilangkan sebagai manusia-manusia berperilaku irasional dan aksi pulang kampung sebagai bagian dari kesempatan show off di mata keluarga di kampung.
Bisa juga dibilang sebagai ironi. Harapan pemudik untuk bertemu keluarga, menemui orang-orang yang dihormati, berubah menjadi ratap tangis. Daya kejutnya tidak pada masyarakat, tapi pada keluarga yang ditinggal.
Jalan-jalan raya di negeri ini tidak dimaksudkan sebagai “ladang pembunuhan”—meminjam istilah seorang jurnalis Kamboja, Dith Pran. Tak juga diandaikan sebagai sarana untuk menonton hancurnya kemanusiaan sebagaimana film The Killing Fields yang memotret kisah pelarian Haing S. Ngor dari kamp kematian.
Korban tewas mudik pasti bukanlah pribadi-pribadi yang lari dari kamp kematian. Mereka, untuk sementara, lari dari liku-liku kehidupan kota yang tidak bersahabat. Mereka, yang semula adalah pelaku “bunuh diri kelas” secara sosial, justru dijemput oleh kematian di jalan-jalan raya pada saat berkehendak kembali ke identitas sosial kampung.
Tak ada duanya tempat untuk menyaksikan ribuan orang yang mengalami cedera berat dan ringan serta ratusan orang mati di jalan-jalan raya, kecuali di Indonesia. Rasanya manusia-manusia Indonesia patut menghitung ulang harga dan nilai manusia di jalan-jalan raya. Dengarkan baik-baik pendakuan seorang sufi muslim bernama Rumi: “Aku sudah muak dengan binatang buas. Yang kuinginkan hanyalah manusia.” Mari kita berhenti berperilaku seperti binatang buas di jalan-jalan raya.
Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tempo, Makassar.
Thursday, December 8, 2016
Tuesday, November 29, 2016
Engkau Burung Kertas yang Ingin Menggapai Matahari
Alwy Rachman
Nelson Mandela telah pergi. Ia berpulang 4 hari lalu,
pergi bersama kenangan atas peradaban damai. Ia dikenang karena telah
mentransformasikan dirinya, dari seorang pelawan menjadi pemaaf, dari seorang
yang gelisah tentang rasisme menjadi pribadi yang mengedepankan humanitas.
Mandela sekaligus telah mentransformasikan bangsanya dengan cara memindahkan
kualitas dirinya sebagai pemimpin, dari sosok yang berkesempatan memimpin
revolusi sosial menjadi pemimpin transformasi sosial di atas kualitas pemaafan
tiada tara.
Beberapa saat setelah keluar dari penjara yang
merampas kemerdekaannya selama 27 tahun, Mandela berpidato, “Saya akan
memerdekakan dua pihak. Pihak pertama yang saya merdekakan adalah pihak
tertindas, karena harkat dan martabatnya telah terampas oleh para penindas.
Pihak kedua yang saya akan merdekakan adalah para penindas, karena harkat dan
martabatnya telah terampas oleh hati nuraninya sendiri.” Mandela segera
mengubah situasi politik yang berpotensi “banjir darah” menjadi “potensi
berpikir dan bertindak bersama” di atas kepentingan kebangsaan Afrika Selatan.
Pesan peradabannya, “kalahkanlah lawanmu tidak dengan cara membunuhnya”.
Di bawah karisma dan integritas Mandela, bersama 25
pemimpin yang mewakili kelompok sosial-politik yang saling
berhadapan—kebanyakan pelawan pemerintah—Afrika Selatan diubah dan berubah
dengan rujukan empat skenario perubahan sosial. Detail perubahan disusun dan
dianalisis secara bersama, lalu dikomunikasikan ke seluruh rakyat Afrika
Selatan. Jadilah skenario induk yang dibilangkan “The Mont Fleur”. Penamaan
skenario ini terinspirasi dari kata Fleur Du Maquis, yang berarti "bunga
maquis". “Mont fleur” bisa
diartikan sebagai “bunga bukit”, bunga yang hadir dan tumbuh di ruang
ketinggian.
“Mont fleur”
berisi empat imajinasi atas peristiwa masa depan, dari “masa depan terburuk”
hingga “masa depan untuk semua”. Uniknya, setiap skenario peristiwa diberi
judul metaforis dengan nama-nama hewan. Keempat skenario itu dibilangkan
sebagai “Ostrich”, yaitu skenario “burung Unta”; “Lame Duck”, yaitu skenario
“bebek pincang”; “Icarus” yang dimisalkan sebagai skenario “burung kertas
terbang menggapai matahari”; dan “Flight of the Flamingos” yang dicitrakan
sebagai skenario “burung bangau yang terbang bersama.” Dengan cakrawala yang
saling berbeda, para pelawan ini membangun “peta jalan bersama” bagi masa depan
Afrika Selatan untuk 10 tahun, yaitu dari 1992 hingga 2002 .
Skenario Ostrich berkisah tentang pemerintahan kulit
putih yang tidak representatif bagi Afrika Selatan. Laku pemerintahan seperti
ini ibarat laku burung Unta, yaitu menyembunyikan kepala di pasir untuk
menghindari penyelesaian yang dinegosiasikan oleh mayoritas masyarakat kulit
hitam. Cerita skenario Lame Duck lain pula. Laku pemerintahan ini dipersamakan
dengan “bebek pincang” yang tertatih-tatih mengelola transisi yang panjang di
bawah pemerintahan yang lemah. Sebagaimana “burung unta”, pemerintahan “bebek
pincang” tak punya harapan.
Pun skenario Icarus berkisah lain. Laku Icarus
digambarkan sebagai pemerintahan yang konstitusional dengan gelombang dukungan
rakyat. Pemerintahan seperti ini dimulai dengan laku belanja publik besar tapi
tak konsisten. Dalam makna skenario perubahan sosial Afrika Selatan, pemerintahan
seperti ini akan terbang tinggi dalam sekejap, lalu terhempas terbakar
sebagaimana “burung-burung kertas” yang mencoba “menggapai matahari”. Pada
akhirnya, segenap pelawan ini memilih “Flight of the Flamingos”, “terbang
bersama” meski sedikit lambat.
Literasi dan kisah tentang “bunga” dan “burung”,
dengan demikian, menjadi inspirasi bagi para politikus di bawah integritas
Mandela, bukan teori dan bahasa politik yang “rumit” dan “berwajah ganda”.
Selain hubungan “burung” dan “bunga” yang memang menyembunyikan rahasia
kebenaran alam, rakyat Afrika Selatan agaknya bisa mencerna literasi seperti
ini. Literasi seperti ini memang terpatri pada mitos dan cerita rakyat Afrika
Selatan. Benar adanya, jika para filsuf mendaku, “kebenaran sesungguhnya tersimpan
dan tersembunyi di lipatan-lipatan alam.”
Dengan mengabaikan skenario terburuk, Mandela juga tak
berkehendak agar bangsanya mengembangkan laku Icarus, laku “burung-burung
kertas yang terbang ingin menggapai matahari”. Laku kepemimpinan Mandela seolah
meyakini, “Tak ada gunanya menaklukkan matahari, karena engkau akan terbakar
habis.”
Mandela mengajak bangsanya belajar dari bunga di
ketinggian bukit dan dari bangau yang bersedia terbang bersama. Bangau yang tua
dan lelah akan ke pinggir dan digantikan oleh yang muda. Mandela seolah
mengajari bangsanya bahwa kebenaran matahari adalah kebenaran alam atas api
yang mahapanas. Mandela, pada kenyataannya, menolak menjadi presiden untuk
jabatan kedua.
Mandela telah bertutur secara senyap dalam bahasa
politik yang puitik, “Jika laku engkau adalah laku Icarus, engkau hanyalah
burung-burung kertas yang mencoba menggapai matahari. Engkau tak pernah sampai
untuk selamanya. Engkau yang tua dan engkau yang muda akan lapuk terbakar dan
menjadi debu yang jatuh entah ke mana. Engkau yang tua dan engkau yang muda
akan hilang dari peradaban. Hilang tak berbekas dan menjadi tiada tak
terkenang.”
Catatan:
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tempo Makassar, 10 Desember 2013
Areopagitica, Gema Kebebasan Menulis dan Berekspresi
Alwy Rachman
“Barang siapa yang membunuh seseorang, ia sesungguhnya membunuh citra Tuhan, dan barang siapa yang memusnahkan buku, ia sesungguhnya menghancurkan nalar pemberian Tuhan justru di depan matanya sendiri, “ begitu isi sekuel bagian 6 dari keseluruhan pendakuan John Milton dalam Areopagitica.
“Barang siapa yang membunuh seseorang, ia sesungguhnya membunuh citra Tuhan, dan barang siapa yang memusnahkan buku, ia sesungguhnya menghancurkan nalar pemberian Tuhan justru di depan matanya sendiri, “ begitu isi sekuel bagian 6 dari keseluruhan pendakuan John Milton dalam Areopagitica.
John Milton terlahir pada 9 Desember 1608
dan berpulang pada 8 November 1674 di London, Inggris. Sosok ini dikenang
sebagai penyair naratif terkemuka di saat-saat sulit bagi Inggris. Selain
sebagai penulis dan penyair, Milton bekerja sebagai pegawai di bawah Oliver
Cromwell, yang menjalankan pemerintahan persemakmuran setelah Raja Charles I
dieksekusi melalui revolusi rakyat akibat perselisihan atas penguasaan
sumber-sumber pajak antara sang raja dan parlemen Inggris.
Di saat-saat sulit, Milton pun menyaksikan
pergolakan di antara kekuatan-kekuatan agama di seputar kisah perang saudara
yang berakhir dengan kematian Raja Inggris Charles I. Setelah menang, Cromwell
menolak takhta monarki Inggris dan menggantikannya dengan republik yang kini
dibilang Persemakmuran Inggris. Pemerintahan Cromwell dibilang sebagai
Interregnum Cromwellian, menyusul diberlakukannya restorasi monarki secara
konstitusional.
Areopagitica berisi pidato retorik yang ditujukan ke parlemen Inggris dan didedikasikan
untuk melawan sensor, perizinan, serta keinginan negara dalam mengendalikan
pikiran para penulis. Pidato ini dikenang sebagai babakan sejarah yang
memperjuangkan kebebasan berbicara dan berekspresi, terdiri atas 10 bagian dan
diterbitkan pada 23 November 1644, di tengah puncak perang saudara. Penamaan Areopagitica sebagai judul diambil dari
nama bukit di Athena, yaitu Areopagus, tempat seorang orator Athena, Isokrates,
berorasi menghadapi pengadilan legendaris pada abad ke-5 sebelum Masehi.
Areopagitica ibarat tahu betul tabiat rezim terhadap eksistensi buku, karya
literasi dan tulisan bergenre lainnya. Pasalnya, karya tulis seperti ini selalu
saja berhadapan dengan kekuasaan di hampir semua peradaban. Di masa lalu,
pembredelan terhadap harian Sinar Harapan,
The Jakarta Times, Majalah Ekspres, majalah Tempo, Tabloid Dëtik, atau Tabloid
Monitor adalah sedikit contoh dari pemberangusan kebebasan di Indonesia.
Buku-buku pun bernasib sama. Menabur
Angin Menuai Badai, Agenda New World
Order, atau Nation in Waiting
adalah sedikit contohnya.
Karya literasi Adventures of Huckleberry Finn, ditulis oleh Mark Twain, dilarang
oleh perpustakaan umum Artikel Baru, Amerika Serikat. The Adventures of Tom Sawyer, juga ditulis oleh Mark Twain,
dilarang oleh perpustakaan umum Brooklyn, New York. Perpustakaan umum Denver,
Colorado, dan beberapa perpustakaan lain di Amerika Serikat ikut melarang.
Contoh lain, The Age of Reason, ditulis oleh Thomas Paine, dilarang di Britania
Raya karena dianggap mengandung penghujatan. Atau komik Adik Baru, terjemahan dari Peter,
Ida, und Mum, ditulis oleh Grethe Fagerstrom dan Gunilla Hansson, dilarang
di Indonesia. Atau Call of the Wild,
ditulis oleh Jack London, dilarang di Italia dan Yugoslavia.
Menulis buku dan karya-karya literasi memang
perkara peka. Kekuasaan sering kali bereaksi keras terhadap buku dan literasi
yang kritis dan jujur. Pelarangan, penolakan, dan pembredelan bermula dari
banyak alasan. Dari penilaian mengganggu ideologi, kekuasaan, keyakinan, hingga
alasan moral kelompok penguasa dan kelompok dominan. Ada juga alasan ideologi
kelas elite atau kelompok mayoritas. Atau karakter tokoh dan aroma kisah serta
keliaran alur dalam karya yang terlarang, yang dianggap merusak selera kelas
atas dan etika kelas terdidik.
Ibarat sebuah takdir, buku, literasi, dan
tulisan bergenre lain sering diperlakukan melalui sikap yang mendua. Dimotivasi
tapi diberangus, diidolakan tapi dibenci. Sesekali diyakini tapi sesekali
ditolak. Sesekali diharap tapi sesekali diingkari. Banyak penulis masuk penjara
dan tak sedikit menemui ajal.
Hari ini, 23 April, oleh Badan Dunia Bidang
Pendidikan, Keilmuan, Dan Kebudayaan, UNESCO, ditetapkan sebagai Hari Buku
Internasional. Hari yang dimaksudkan untuk mengapresiasi dan mempromosikan
aktivitas membaca, mendorong penerbitan buku, dan menghormati hak cipta. Tapi
tanggal ini sekalian tanda duka. Pada tanggal ini, dunia telah ditinggal pergi
oleh beberapa pemuka pemikir literasi masa lalu.
Tanggal ini adalah momen berpulangnya
Garcilaso de la Vega, penyair sekaligus sejarawan berkebangsaan Spanyol, pada
1616; Miguel de Cervantes, novelis berdarah Madrid; dan William Shakespeare,
penyair dan penulis Inggris terkemuka, pada tahun yang sama.
Pun tanggal ini menandai kelahiran
Vladimirovich Nabokov, novelis berkebangsaan Rusia pada 1899, Halldór Kiljan
Laxness, penyair dan cerpenis kelahiran Islandia pada 1902, dan Maurice Druon,
novelis berkebangsaan Prancis, pada 1918, serta Manuel Manuel Mejía Vallejo,
jurnalis sekaligus penulis naratif berkebangsaan Kolombia pada 1923.
Pada hari ini dan di tanggal ini, kita
pantas menghormati mereka yang berpikiran besar. Mereka adalah pemuka pemikir
literasi yang telah berkontribusi terhadap peradaban literasi. Kita sejatinya
“belajar membaca kembali” yang pernah kita berangus, yang pernah kita benci,
yang pernah kita tolak, dan yang pernah kita ingkari. Mari kita simak pendakuan
Barbara W. Tuchman, penulis sekaligus sejarawan berkebangsaan Amerika, “Buku
adalah pembawa peradaban. Tanpa buku, sejarah akan membisu”.
Catatan:
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tempo Makassar , 23 April 2013
Monday, November 14, 2016
Politik Bahasamu, Bukan Bahasa Saya
Alwy Rachman
“The Language I am using against you
is not mine. It is merely your language”
James Baldwin
Hari-hari ini, dan beberapa pekan ke depan, bahasa dan wacana politik semakin cerewet dan bersaing. Siapa lagi yang masih harus bersaing kalau bukan kelompok pemenang dan kelompok kalah? Koalisi kelompok kalah dalam pemilihan presiden tetapi menang di parlemen, di berbagai media, segera menghadirkan bahasa benderang yang secara diametral berlawanan dengan koalisi pemenang pemilihan presiden tapi kalah di parlemen.
Suasana politik “contentious” menjadikan para politikus Senayan menjadi cerewet, lalu terkesan antagonis. Di berbagai laporan media, antagonisme dalam berbahasa dimengerti sebagai bahasa yang beraroma penghalang. Tak mengherankan jika para analis membilangkan bahasa antagonis sebagai bahasa “sakit hati”, “bahasa balas dendam”. Dalam bahasa seperti ini, “sakit hati” dan “dendam” tidak hanya diekspresikan oleh kelompok politikus, tapi selanjutnya juga “menyakiti” rakyat kebanyakan. “Sakit hati” rakyat bermula dari “pembelokan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung” menjadi “kedaulatan yang diminta diwakilkan kepada para politikus”.
Sedemikian mengecewakan rakyat kebanyakan, ada yang mengatakan, kalau memang mereka meyakini bahwa pikiran mereka benar, “ayo kita bikin referendum” untuk tahu apakah mereka benar-benar mewakili suara rakyat. Orang kebanyakan kini meyakini bahwa para politikus hanya berbahasa di atas pikirannya sendiri. Mereka adalah para pencari kuasa yang gemar mendengarkan pikirannya sendiri. Itu sebabnya, bahasa politikus kini tak berkemampuan menggerakkan rakyat untuk kemaslahatan bangsa.
Politikus memang hanya bicara soal kalah atau menang. Yang menang biasanya “basa-basi” dan mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan semua. Yang kalah juga “basa-basi” dan bilang “kita kalah terhormat” sembari mengganggu “kemenangan” lawan. “Basa-basi”, dengan demikian, menjadi laku bahasa dan wacana politik yang tak seluruhnya mewakili keperluan bangsa.
Hari-hari ini, sejak bersaing berebut jabatan-penting di publik di negeri ini, laku bahasa politikus menjadi tak enak didengar dan mencemaskan untuk dibaca. Bahasa politikus ibarat menyingkirkan harapan dan memangsa utopia kebangsaan. Laku bahasa mereka menggores emosi pendengar dan pembaca. Kini, laku bahasa mereka tak lebih dari bahasa kelompok yang mengabaikan ratusan juta anak bangsa. Laku bahasa mereka mendudukkan dirinya sendiri sebagai orang paling penting dalam menghidupi bangsanya.
Konflik kepentingan atas kuasa politik secara utuh hadir di berbagai ragam media, terlepas bahwa kelompok-kelompok media menjadi bagian dari konflik elite. Fabrikasi bahasa politik di berbagai televisi dan koran-koran nasional serta daerah adalah “mirroring” atau “pencerminan” utuh dari apa yang sedang terjadi. Televisi dan koran adalah wajah masyarakat. Paras televisi dan koran tak lebih dari paras para politikus.
Hari-hari ini, sesuai dengan pemberitaan media, kaum muda dari berbagai latar belakang segera menegaskan posisinya. Mereka mengatakan, “Kami akan datang ke pesta rakyat.” Mereka mengatakan, “Kami akan mengawal pelantikan presiden terpilih.” Di permukaan, bahasa kaum muda ini beraroma lunak, meski ini merupakan pernyataan pesan kuat. Pesan itu tak lain, “Kami juga akan berkoalisi menyanding koalisi kalian.” “Koalisi rakyat” akan bertanding dengan “koalisi para politikus”.
Bahasa memang sebagai wahana untuk memanipulasi kuasa. Jangan percaya bahwa bahasa politik sebagai wahana mengekspresikan kepentingan semua. Bahasa politik menciptakan “dua arena perang” dalam waktu bersamaan. “Perang atas lawan politik” di satu pihak, dan “perang yang disebar” ke masyarakat di lain pihak. Perang memasuki wilayah-wilayah paling kecil dan dekat, yaitu di rumah sendiri.
Namanya juga berebut kuasa, bahasa politik nyaris tak bicara atas nama rakyat yang justru merupakan sumber legitimasinya. Peristiwa politik, setidaknya yang kita tonton dan kita baca, justru menciptakan separasi dan segregasi antara elite dan rakyat kebanyakan. Elite semakin cerewet dan kadang keterlaluan. Sedangkan rakyat tak lebih sebagai penonton yang mesti diam mengamati segenap laku para politikusnya. Rakyat mengalami “separation”, semacam “keterterpisahan” dari politikusnya sendiri.
Tapi, hari-hari ini, berbagai kalangan menyatakan “akan datang ke pesta rakyat”. Mereka kini mendefinisikan posisi dirinya sebagai pihak yang “tersegregasi”, “terbuang” dari ruang politik. Segregasi sosial politik yang dialami kaum muda akan “ditanganinya” dengan membawa “budaya tanding”. “Jika engkau berkoalisi, kami pun akan berkoalisi. Jika engkau merampas kedaulatan kami, kami akan merebutnya. Jika engkau menghalangi, kami akan mengawal,” begitu kira-kira posisi masyarakat atas kekecewaan akan laku politikusnya.
Kalau sudah begini, pernyataan seorang penulis, James Baldwin, menemukan momentumnya, “bahasa yang saya pakai melawanmu sesungguhnya bukan bahasa saya. Bahasa itu tak lebih dari bahasamu.”
Catatan:
Dimuat di rubrik Literasi, Harian Tempo Makassar, 14 Oktober 2014
“The Language I am using against you
is not mine. It is merely your language”
James Baldwin
Hari-hari ini, dan beberapa pekan ke depan, bahasa dan wacana politik semakin cerewet dan bersaing. Siapa lagi yang masih harus bersaing kalau bukan kelompok pemenang dan kelompok kalah? Koalisi kelompok kalah dalam pemilihan presiden tetapi menang di parlemen, di berbagai media, segera menghadirkan bahasa benderang yang secara diametral berlawanan dengan koalisi pemenang pemilihan presiden tapi kalah di parlemen.
Suasana politik “contentious” menjadikan para politikus Senayan menjadi cerewet, lalu terkesan antagonis. Di berbagai laporan media, antagonisme dalam berbahasa dimengerti sebagai bahasa yang beraroma penghalang. Tak mengherankan jika para analis membilangkan bahasa antagonis sebagai bahasa “sakit hati”, “bahasa balas dendam”. Dalam bahasa seperti ini, “sakit hati” dan “dendam” tidak hanya diekspresikan oleh kelompok politikus, tapi selanjutnya juga “menyakiti” rakyat kebanyakan. “Sakit hati” rakyat bermula dari “pembelokan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung” menjadi “kedaulatan yang diminta diwakilkan kepada para politikus”.
Sedemikian mengecewakan rakyat kebanyakan, ada yang mengatakan, kalau memang mereka meyakini bahwa pikiran mereka benar, “ayo kita bikin referendum” untuk tahu apakah mereka benar-benar mewakili suara rakyat. Orang kebanyakan kini meyakini bahwa para politikus hanya berbahasa di atas pikirannya sendiri. Mereka adalah para pencari kuasa yang gemar mendengarkan pikirannya sendiri. Itu sebabnya, bahasa politikus kini tak berkemampuan menggerakkan rakyat untuk kemaslahatan bangsa.
Politikus memang hanya bicara soal kalah atau menang. Yang menang biasanya “basa-basi” dan mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan semua. Yang kalah juga “basa-basi” dan bilang “kita kalah terhormat” sembari mengganggu “kemenangan” lawan. “Basa-basi”, dengan demikian, menjadi laku bahasa dan wacana politik yang tak seluruhnya mewakili keperluan bangsa.
Hari-hari ini, sejak bersaing berebut jabatan-penting di publik di negeri ini, laku bahasa politikus menjadi tak enak didengar dan mencemaskan untuk dibaca. Bahasa politikus ibarat menyingkirkan harapan dan memangsa utopia kebangsaan. Laku bahasa mereka menggores emosi pendengar dan pembaca. Kini, laku bahasa mereka tak lebih dari bahasa kelompok yang mengabaikan ratusan juta anak bangsa. Laku bahasa mereka mendudukkan dirinya sendiri sebagai orang paling penting dalam menghidupi bangsanya.
Konflik kepentingan atas kuasa politik secara utuh hadir di berbagai ragam media, terlepas bahwa kelompok-kelompok media menjadi bagian dari konflik elite. Fabrikasi bahasa politik di berbagai televisi dan koran-koran nasional serta daerah adalah “mirroring” atau “pencerminan” utuh dari apa yang sedang terjadi. Televisi dan koran adalah wajah masyarakat. Paras televisi dan koran tak lebih dari paras para politikus.
Hari-hari ini, sesuai dengan pemberitaan media, kaum muda dari berbagai latar belakang segera menegaskan posisinya. Mereka mengatakan, “Kami akan datang ke pesta rakyat.” Mereka mengatakan, “Kami akan mengawal pelantikan presiden terpilih.” Di permukaan, bahasa kaum muda ini beraroma lunak, meski ini merupakan pernyataan pesan kuat. Pesan itu tak lain, “Kami juga akan berkoalisi menyanding koalisi kalian.” “Koalisi rakyat” akan bertanding dengan “koalisi para politikus”.
Bahasa memang sebagai wahana untuk memanipulasi kuasa. Jangan percaya bahwa bahasa politik sebagai wahana mengekspresikan kepentingan semua. Bahasa politik menciptakan “dua arena perang” dalam waktu bersamaan. “Perang atas lawan politik” di satu pihak, dan “perang yang disebar” ke masyarakat di lain pihak. Perang memasuki wilayah-wilayah paling kecil dan dekat, yaitu di rumah sendiri.
Namanya juga berebut kuasa, bahasa politik nyaris tak bicara atas nama rakyat yang justru merupakan sumber legitimasinya. Peristiwa politik, setidaknya yang kita tonton dan kita baca, justru menciptakan separasi dan segregasi antara elite dan rakyat kebanyakan. Elite semakin cerewet dan kadang keterlaluan. Sedangkan rakyat tak lebih sebagai penonton yang mesti diam mengamati segenap laku para politikusnya. Rakyat mengalami “separation”, semacam “keterterpisahan” dari politikusnya sendiri.
Tapi, hari-hari ini, berbagai kalangan menyatakan “akan datang ke pesta rakyat”. Mereka kini mendefinisikan posisi dirinya sebagai pihak yang “tersegregasi”, “terbuang” dari ruang politik. Segregasi sosial politik yang dialami kaum muda akan “ditanganinya” dengan membawa “budaya tanding”. “Jika engkau berkoalisi, kami pun akan berkoalisi. Jika engkau merampas kedaulatan kami, kami akan merebutnya. Jika engkau menghalangi, kami akan mengawal,” begitu kira-kira posisi masyarakat atas kekecewaan akan laku politikusnya.
Kalau sudah begini, pernyataan seorang penulis, James Baldwin, menemukan momentumnya, “bahasa yang saya pakai melawanmu sesungguhnya bukan bahasa saya. Bahasa itu tak lebih dari bahasamu.”
Catatan:
Dimuat di rubrik Literasi, Harian Tempo Makassar, 14 Oktober 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)