SELURUH NASKAH DI BLOG INI TELAH DIPROTEKSI DARI TINDAK SALIN (COPY-PASTE) SECARA LANGSUNG

Thursday, July 6, 2017

Takdir-Takdir Kebangsaan

Alwy Rachman

“Sebuah bangsa adalah sebuah Jiwa”
                                  Ernest Renan
 

 Pendakuan Renan di atas diujarkan 190 tahun lampau, jauh sebelum para pemimpin di berbagai kawasan di bumi membentuk negara-negara, akibat revolusi dan perang dunia kedua. Pendakuan “bangsa sebagai jiwa” ini “dikenang”, karena negara-negara yang terbentuk kembali berhadapan dengan “penghayatan” atas akar-akar kebangsaannya masing-masing. Malah, lebih jauh sebelumnya, kitab suci Islam menyebut “bangsa” secara spesifik, “Engkau kujadikan bangsa-bangsa”, bukan “engkau kujadikan negara-negara”.

Setiap bangsa “punya” takdir sendiri, meski serupa tapi tak sama. Ada bangsa yang “ditakdirkan” berusia panjang, ada pula yang ditakdirkan ”punah”. Kebangkitan dan kepunahan bangsa, ibarat situasi dan suasana “jiwa” dalam “tubuh”. “Tubuh” yang miskin, fakir, lapar, sakit, penuh kekerasan, adalah bagian dari kualitas buruk. Di kualitas seperti ini, “sang jiwa” akan merana dan enggan berlama-lama tinggal di “tubuh”. ”Jiwa bangsa” yang ringkih dan meranggas akan pergi meninggalkan “tubuh bangsa” yang berserakan.

Bangsa nyatanya bukan negara. Bangsa dibentuk dan terbentuk melalui jalan panjang “proses kebudayaan”. Negara dibentuk dan terbentuk oleh “proses politik”, proses yang tak sepanjang “kebudayaan”. Itu sebabnya, jatuhnya negara-negara tak sama dengan hancurnya “bangsa-bangsa”. Tapi, punahnya “bangsa-bangsa”, akan meniadakan “negara-negara”. Tak ada “negara” tanpa “bangsa”. Hebatnya, Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai “negara-bangsa”.

Jika Ernest Renan mendaku, “bangsa adalah jiwa”, yang ia maksudkan adalah “bangsa ibarat tubuh”. Jadi, entitas “negara” adalah entitas tubuh politik yang “berjiwa”. Pendakuan ini agak berbeda dengan dua pemikir antik --- Plato dan Aristoteles --- yang mendalilkan negara sebagai “enterprise”, semacam “perusahaan bersama” yang semestinya menyelenggarakan “dua keadilan”: keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Meskipun beda dengan Renan, dua keadilan ini adalah bagian penting dari cara memelihara “jiwa” bangsa. Tanpa keadilan, “jiwa” bangsa akan merana.

***
Indonesia adalah negeri yang punya tiga “takdir” besar. Takdir pertama adalah “takdir geografi”, yang mengharuskan anak-anak bangsa ini menjalani hidup di luas wilayah yang mencapai lebih 7 juta kilometer per segi, luas perairan lebih dari 5 juta kilometer per segi, dan luas daratan 2 juta kilometer per segi. Posisi “takdir geografi” ini sangat strategis membuat negara-negara lain ikut “berebut pengaruh”. “Takdir geography”, oleh kalangan ahli, disebut “Geography is destiny”.

“Takdir” kedua dibilangkan sebagai “Demography is destiny.” Wajah demografi Indonesia kini dalam “situasi menguntungkan”. Banyak ahli yang bilang, Indonesia hari-hari ini berada pada “situasi keberuntungan” asal saja negeri ini tak lagi terperangkap ke dalam “history of misfortune”, sejarah yang berkali-kali mengabaikan kesempatan yang datang. Dengan kata lain, jika negeri ini abai terhadap pertumbuhan demografi kaum mudanya, Indonesia akan mengalami “bencana sosial”.

“Takdir” ketiga disebut “identity is destiny”. Identitas negeri ini dihidupi oleh lebih dari 300 etnik dan diekspresikan oleh lebih dari 700 bahasa. Suka atau tidak, dengan realitas seperti ini, ibu kandung Indonesia tak lain adalah “multikultural”. Di “takdir multikultural”, setiap etnik telah membentuk “lapisan batu cadas” untuk berdirinya “republik Indonesia”. “Lapisan batu cadas” disebut dalam bahasa Inggris sebagai “bedrock”, bukan “pilar”. Di sana, tertanam dengan kukuh “pengalaman kebudayaan nusantara” yang mesti ditanggung oleh para pemimpin masa kini.

Para pemimpin dan juga para politikus bangsa ini sejatinya tak keluar dari “tiga takdir besar” republik ini. Politik kebangsaan bukan politik yang menggadai “takdir kebangsaan”. Jika kekayaan yang tersimpan pada “takdir geografi” dibiarkan tercuri dan terampas dalam bentuk apa pun, dan jika “takdir demografi” dibiarkan menuju bencana sosial, serta jika “takdir identitas” dibiarkan merana karena ketidakadilan, maka kita akan berada di simpang pertanyaan, apakah kita “membela takdir” atau sedang ‘melawan takdir”?.

“Membela dan merawat takdir kebangsaan” akan memperpanjang “usia kebangsaan”, melawan “takdir kebangsaan” akan “memusnahkan kebangsaan”. “Takdir” bukan cuma soal kesempatan, tapi soal pilihan. Takdir bukan sesuatu yang harus ditunggu, tapi semestinya digapai, begitu ucapan orator sekaligus politikus Amerika, William Jennings Bryan. Kalau toh “takdir” adalah kesempatan, kita seharusnya bukan bangsa yang berkeliling pada lingkaran “history of misfortune”. 


Catatan:
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tempo Makassar.











Saturday, June 17, 2017

Panggung Perang Tanding

Alwy Rachman

When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow

When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you gray

And you calling me colored? 


“Engkau masih saja memanggilku, Kulit Berwarna?”, begitu larik akhir dari puisi yang dinominasi sebagai puisi terbaik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2006. Meski banyak tak percaya ditulis oleh seorang bocah, puisi ini didakukan atas nama Estel, gadis kecil Afrika.

Pertanyaan puitik seperti ini ibarat menggugat ketidakadilan di atas “kerasnya peradaban”, tempat segenap manusia saling memandang dengan prasangka, antara yang maju dan yang terbelakang, antara yang berpendidikan dan yang tidak , antara yang kaya dan yang miskin, antara yang putih dan hitam, antara yang berkuasa dan yang biasa-biasa, antara lelaki dan perempuan, dan antara berbagai macam atribut lainnya.

Kegemaran berprasangka terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain menjadikan tubuh manusia diperlakukan sebagai panggung perang tanding, baik di kebudayaan sendiri maupun di hadapan kebudayaan lain. Perang tanding di panggung tubuh bisa berlangsung lunak, tapi dapat juga berlangsung keras. Benar juga anggapan yang membilang bahwa tubuh manusia punya dua kebutuhan, yakni menonton dan ditonton.

Jika perang tanding berlangsung lunak, tubuh akan dijadikan sebagai lambang identitas kelas. Tubuh menjadi persinggahan segala macam pernak-pernik fashion mutakhir yang sesuai dengan selera. Kalau perlu, tubuh dipoles di sana-sini demi menegakkan pembeda simbolik dengan tubuh milik orang lain. Dengan cara ini, tubuh manusia menjelma sebagai ajang pernyataan pemiliknya. Kekayaan, ketinggian, dan kehormatan dinyatakan di sini.

Atau tubuh justru menjadi sasaran kekecewaan. Bukankah kita juga sedang menyaksikan tumbuhnya kreasi bisnis di masyarakat yang memusatkan diri pada cara mengoreksi dimensi-dimensi tubuh yang mengecewakan. Dari mengoreksi hidung yang pesek, kulit yang kasar dan hitam, hingga ke bentuk-bentuk tubuh lainnya.

Jika perang tanding berlangsung keras, tubuh dijadikan sebagai sasaran stereotip, stigma, dan kekerasan. Tubuh orang lain diberi label negatif, dipenuhi dengan prasangka buruk, dan kalau perlu diperlakukan dengan menggunakan kekerasan. Irigaray, seorang sarjana feminis, mendaku bahwa di banyak kebudayaan, tubuh serta-merta dikategorikan menjadi dua, yakni tubuh lelaki dianggap mewakili prinsip otoritas Tuhan (the authoritative principle of God) dan tubuh perempuan dipandang mewakili prinsip pemberontakan setan (the rebellious principle of Satan).

Di masa lalu, di salah satu etnik bangsa ini, tubuh perempuan dijadikan wahana untuk menyimpan apa yang disebut kenangan dan kehormatan keluarga. Sang perempuan harus merelakan satu ruas jari tangannya dipenggal untuk setiap kematian anggota keluarga terdekat. Semakin habis ruas jari sang ibu, semakin dianggap sebagai perempuan mulia. Kemuliaan yang dipersepsi di atas kekerasan kira-kira begitu kejadiannya.

Di kampung sendiri, tubuh perempuan sering dianggap hanya berhubungan dengan tiga hal, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Begitulah contoh-contoh sederhana tentang domestikasi panggung perang tanding yang keras. Sedemikian kerasnya, muncul seloroh di kalangan ilmuwan bahwa kebudayaan sesekali mesti dilihat sebagai penjahat kemanusiaan.

Panggung prasangka ibarat cadas yang menjadi dasar dari semua perbedaan. Semakin besar perbedaan semakin tinggi pula derajat prasangka. Tanpa disadari, anak-anak pun dilibatkan sebagai pembawa prasangka yang kelak melanjutkan dan mengisi panggung perang tanding.

Panggung perang tanding sejatinya diakhiri. Anak-anak semestinya diberi pemawasan tentang sosok kebudayaan berparas jahat. Kualitas bangsa yang dibilang ramah, santun, dan berempati sejatinya dihidupkan kembali pada diri anak-anak. Jika tidak, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang membenci orang lain sekaligus membenci dirinya sendiri.

Menyediakan bangsa ini dengan generasi muda pemarah (the angry young generation) hanya akan menjerumuskan bangsa ini ke tirani baru. Tirani memang dijalankan oleh mereka yang sedang marah kepada diri sendiri sembari mengumbar kemarahan kepada orang-orang tak bersalah.


Catatan:
Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tempo Makassar beberapa saat silam.












Monday, April 3, 2017

Adab Tutur Para Bangsawan


Alwy Rachman

“Aku ada karena aku berpikir,” demikian tutur Rene Descartes jauh di masa silam. Tutur semacam ini terus mengalir dari satu zaman ke zaman lain, melompati rintangan peradaban dari waktu ke waktu dan masih difungsikan oleh para ilmuwan dan oleh mereka yang gemar berfilsafat. Tentu saja, warisan tutur masa lampau seperti ini diekspresikan ulang guna mempertanyakan eksistensi manusia.

Manusia memang makhluk unik. Ia adalah makhluk bertutur, makhluk berbicara. Tanpa tutur, tanpa bicara, manusia tak bisa berkisah. Dan, tanpa kisah manusia, tidak akan bisa beradab. Peradaban tak bisa diwariskan tanpa tutur. Peradaban segera menjadi berhala jika kisah dan cerita di sekitarnya mati tak tertuturkan. Tutur dan peradaban, dengan demikian, menjadi wadah bagi manusia untuk menghidupi hidupnya.

Itu sebabnya doktrin John Langshaw Austin, seorang filsuf bahasa, seolah menegaskan pendakuan bahwa, “Aku ada karena aku bertutur.” Tak apa jika sang filsuf sedikit berbeda dengan Descartes, “Aku ada karena aku berpikir.” Pun, tak apa kalau mirip dengan pendakuan filsuf Bugis tak bernama di masa lampau, “Saddamappabbati ada, ada mappabbatigau’, gau’mappanessa tau”, “bunyi menandai kata, kata menandai tindak, dan tindak mempertegas keberadaban manusia.”

“Berpikir”, “bertutur”, dan “bertindak” oleh karena itu menjadi tanda kemanusiaan. Berpikir, bertutur, dan bertindak menjadi lorong waktu kehidupan dan dijadikan sebagai wadah eksistensial bagi manusia untuk menulusuri alir dan alur kehidupan. Di sana manusia mengalirkan dirinya, memimpin dirinya, serta mengalurkan tatanan dan paras peradaban kaumnya dari waktu ke waktu.

Atau, di sana pula manusia berpotensi menghancurkan peradaban. Dalam khazanah Islam, tutur dibilangkan berpotensi buas, “mulutmu harimaumu”. Lewat tuturmu, engkau bisa menerkam pikiran orang lain, dan dengan tuturmu engkau bisa mengoyak habis peradaban.

Austin bilang, manusia hadir dalam dua paras tutur. Paras pertama disebutnya sebagai “paras tutur konstatif”, yaitu tutur yang bisa diukur, bisa dipercaya, konsisten, dan bisa dipakai untuk bertindak. Paras kedua adalah paras performatif, yaitu tutur yang tak stabil, tak bisa diverifikasi, dan tak bisa dipakai untuk bertindak.

Dengarkan tutur Kennedy, “Jangan bertanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, tanyalah dirimu apa yang telah engkau berikan untuk negara.” Dengarkan pula, tutur Hitler, “Darah Arya adalah darah putih.” Tutur Kennedy bisa dibilangkan sebagai tutur bangsawan karena ia berbicara untuk kepentingan bangsa. Bangsawan memang hanya bisa dilekatkan pada mereka yang memikirkan dan mengabdi atas nama kebangsaan. Bangsawan tidak identik dengan raja-raja. Suara bangsawan adalah suara bangsa, bukan suara para monarki.

Tutur Hitler, sebaliknya, tak bisa dibilangkan sebagai tutur bangsawan, pun tak bisa dianggap sebagai tutur negarawan. Tutur Hitler tak lebih dari tutur partai, yaitu tutur Partai Nazi. Tutur Hitler adalah tutur politikus, tutur kelompok yang rasis—begitu bahasa sederhananya. Jadi, tutur semacam Hitler tak bermaksud mengatakan apa-apa, kecuali ia sedang mempraktekkan kuasa untuk menindas bangsa lain.

Tutur memang berpotensi tak adil, begitu kritik terhadap dalil teoretis “situasi tutur ideal” Jurgen Habermas. Sebagai filsuf, Habermas memang berimajinasi tentang keadilan dalam bertutur. Ia berkehendak bahwa manusia seharusnya berjuang menciptakan “situasi ideal dalam bertutur”. Tutur seharusnya dihadirkan oleh semua pihak secara demokratis, tak ada penindasan verbal, tak ada bahasa sok kuasa, tak ada dominasi, dan tak ada tutur yang beraroma rasis.

Tapi Habermas dianggap terlalu idealis, terlalu manusiawi. Ia dianggap mengabaikan naluri dasar manusia yang suka berkuasa, senang mendominasi manusia lain, dan gemar menindas secara verbal. Doktrin bertutur secara demokratis menurut cita-cita Habermas dibilangkan sebagai “cita-cita atas citra tutur” yang kelewat utopis. Doktrin utopis ini seolah bertolak belakang dengan peringatan dini warisan Islam bahwa manusia bisa menjadi harimau lewat tutur. Manusia berpotensi menjadi binatang lewat kata, “mulutmu adalah harimaumu.”

Para pendiri bangsa membilangkan negeri ini adalah negeri bangsa. Negara bangsa, begitu bahasa formalnya. Sejauh ini, ratusan bangsa yang beragam bersedia menjadi pilar bangsa. Pun bangsa-bangsa di negeri ini merelakan dirinya disebut suku. Suku berarti kaki. Suku dengan demikian adalah kaki-kaki bangsa. Di sana, pasti ada tutur para bangsawan, betapa pun sederhananya. Di sana, pasti ada tutur kebangsaan, meskipun semua itu tak lebih dari “tutur kaki-kaki”, bukan “tutur kepala-kepala”.

Jadi, mari kita dengarkan dengan cermat bahasa tutur para politikus. Mari kita ikuti tutur kepala-kepala partai, orang-orang partai, dan mari kita simak dengan hati-hati adab tutur kepala-kepala pemerintahan di semua lapisan. Di situ, kita bisa belajar untuk tahu apakah mereka adalah bangsawan, negarawan, atau mereka tak lebih dari politikus. Jangan-jangan, di mulutnya bermunculan binatang buas.

Catatan: tulisan ini dimuat di Harian Tempo Makassar, 17 Desember 2013

Monday, November 14, 2016

Politik Bahasamu, Bukan Bahasa Saya

Alwy Rachman

“The Language I am using against you
is not mine. It is merely your language”

                                         Michael Shapiro

Hari-hari ini, dan beberapa pekan ke depan, bahasa dan wacana politik semakin cerewet dan bersaing. Siapa lagi yang masih harus bersaing kalau bukan kelompok pemenang dan kelompok kalah? Koalisi kelompok kalah dalam pemilihan presiden tetapi menang di parlemen, di berbagai media, segera menghadirkan bahasa benderang yang secara diametral berlawanan dengan koalisi pemenang pemilihan presiden tapi kalah di parlemen.

Suasana politik “contentious” menjadikan para politikus Senayan menjadi cerewet, lalu terkesan antagonis. Di berbagai laporan media, antagonisme dalam berbahasa dimengerti sebagai bahasa yang beraroma penghalang. Tak mengherankan jika para analis membilangkan bahasa antagonis sebagai bahasa “sakit hati”, “bahasa balas dendam”. Dalam bahasa seperti ini, “sakit hati” dan “dendam” tidak hanya diekspresikan oleh kelompok politikus, tapi selanjutnya juga “menyakiti” rakyat kebanyakan. “Sakit hati” rakyat bermula dari “pembelokan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung” menjadi “kedaulatan yang diminta diwakilkan kepada para politikus”.

Sedemikian mengecewakan rakyat kebanyakan, ada yang mengatakan, kalau memang mereka meyakini bahwa pikiran mereka benar, “ayo kita bikin referendum” untuk tahu apakah mereka benar-benar mewakili suara rakyat. Orang kebanyakan kini meyakini bahwa para politikus hanya berbahasa di atas pikirannya sendiri. Mereka adalah para pencari kuasa yang gemar mendengarkan pikirannya sendiri. Itu sebabnya, bahasa politikus kini tak berkemampuan menggerakkan rakyat untuk kemaslahatan bangsa.

Politikus memang hanya bicara soal kalah atau menang. Yang menang biasanya “basa-basi” dan mengatakan kemenangan ini adalah kemenangan semua. Yang kalah juga “basa-basi” dan bilang “kita kalah terhormat” sembari mengganggu “kemenangan” lawan. “Basa-basi”, dengan demikian, menjadi laku bahasa dan wacana politik yang tak seluruhnya mewakili keperluan bangsa.

Hari-hari ini, sejak bersaing berebut jabatan-penting di publik di negeri ini, laku bahasa politikus menjadi tak enak didengar dan mencemaskan untuk dibaca. Bahasa politikus ibarat menyingkirkan harapan dan memangsa utopia kebangsaan. Laku bahasa mereka menggores emosi pendengar dan pembaca. Kini, laku bahasa mereka tak lebih dari bahasa kelompok yang mengabaikan ratusan juta anak bangsa. Laku bahasa mereka mendudukkan dirinya sendiri sebagai orang paling penting dalam menghidupi bangsanya.

Konflik kepentingan atas kuasa politik secara utuh hadir di berbagai ragam media, terlepas bahwa kelompok-kelompok media menjadi bagian dari konflik elite. Fabrikasi bahasa politik di berbagai televisi dan koran-koran nasional serta daerah adalah “mirroring” atau “pencerminan” utuh dari apa yang sedang terjadi. Televisi dan koran adalah wajah masyarakat. Paras televisi dan koran tak lebih dari paras para politikus.

Hari-hari ini, sesuai dengan pemberitaan media, kaum muda dari berbagai latar belakang segera menegaskan posisinya. Mereka mengatakan, “Kami akan datang ke pesta rakyat.” Mereka mengatakan, “Kami akan mengawal pelantikan presiden terpilih.” Di permukaan, bahasa kaum muda ini beraroma lunak, meski ini merupakan pernyataan pesan kuat. Pesan itu tak lain, “Kami juga akan berkoalisi menyanding koalisi kalian.” “Koalisi rakyat” akan bertanding dengan “koalisi para politikus”.

Bahasa memang sebagai wahana untuk memanipulasi kuasa. Jangan percaya bahwa bahasa politik sebagai wahana mengekspresikan kepentingan semua. Bahasa politik menciptakan “dua arena perang” dalam waktu bersamaan. “Perang atas lawan politik” di satu pihak, dan “perang yang disebar” ke masyarakat di lain pihak. Perang memasuki wilayah-wilayah paling kecil dan dekat, yaitu di rumah sendiri.

Namanya juga berebut kuasa, bahasa politik nyaris tak bicara atas nama rakyat yang justru merupakan sumber legitimasinya. Peristiwa politik, setidaknya yang kita tonton dan kita baca, justru menciptakan separasi dan segregasi antara elite dan rakyat kebanyakan. Elite semakin cerewet dan kadang keterlaluan. Sedangkan rakyat tak lebih sebagai penonton yang mesti diam mengamati segenap laku para politikusnya. Rakyat mengalami “separation”, semacam “keterterpisahan” dari politikusnya sendiri.

Tapi, hari-hari ini, berbagai kalangan menyatakan “akan datang ke pesta rakyat”. Mereka kini mendefinisikan posisi dirinya sebagai pihak yang “tersegregasi”, “terbuang” dari ruang politik. Segregasi sosial politik yang dialami kaum muda akan “ditanganinya” dengan membawa “budaya tanding”. “Jika engkau berkoalisi, kami pun akan berkoalisi. Jika engkau merampas kedaulatan kami, kami akan merebutnya. Jika engkau menghalangi, kami akan mengawal,” begitu kira-kira posisi masyarakat atas kekecewaan akan laku politikusnya.

Kalau sudah begini, pernyataan seorang scholar sekaligus filsuf media dan politik, Michael Shapiro, menemukan momentumnya, “bahasa yang saya pakai melawanmu sesungguhnya bukan bahasa saya. Bahasa itu tak lebih dari bahasamu.”


Catatan:
Dimuat di rubrik Literasi, Harian Tempo Makassar, 14 Oktober 2014







 
Alwy Rachman.